Komisi II DPRD Luwu Timur Koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, Apresiasi Upaya Pemda Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg
11 Jun 2026
Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur melakukan kunjungan koordinasi ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terkait ketersediaan serta distribusi LPG 3 Kg di wilayah Luwu Timur.
Pertemuan tersebut digelar di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi VII, Makassar, pada Kamis (11/6/2026). Dalam agenda itu, dibahas berbagai langkah untuk memastikan pasokan LPG bersubsidi tetap aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rombongan Komisi II DPRD Luwu Timur diterima langsung oleh Mulian Pratama selaku Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembahasan difokuskan pada distribusi LPG 3 Kg, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta upaya mengatasi potensi kelangkaan di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Disdagkop-UKMP, yang dinilai cepat merespons kebutuhan masyarakat saat terjadi keterbatasan pasokan LPG.
Ia menyoroti program fasilitasi bongkar LPG 3 Kg yang dilakukan di kantor desa dan kecamatan sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam mempermudah akses masyarakat terhadap gas bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Pertamina, agen, pangkalan, serta pemerintah desa dan kecamatan dalam menjaga ketersediaan LPG di tengah tingginya permintaan.
Firman Undding menegaskan bahwa penyelesaian masalah LPG 3 Kg tidak cukup hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi, pengawasan yang ketat, serta penyaluran subsidi yang benar-benar tepat sasaran.
Ia berharap kerja sama yang sudah terjalin dapat terus diperkuat agar masyarakat Luwu Timur tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg, sekaligus memastikan harga dan distribusi tetap terkendali.
Melalui koordinasi ini, DPRD Luwu Timur berharap ketersediaan LPG 3 Kg tetap stabil di seluruh wilayah, serta program fasilitasi pemerintah daerah dapat terus menjadi solusi dalam membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi secara aman dan sesuai aturan.